Belum lama ini tiga ulama Muslim – Syafii Maarif, Din Syamsuddin. dan Salahuddin Wahid, Uskup D Situmorang, Romo Benny Susetyo, Biksu Pannyavaro, I Nyoman Udayana Sangging, Andreas A Yewangoe, dan Franz Magnis Suseno, yang mengaku tokoh lintas agama menyampaikan pernyataan bahwa presiden SBY ‘berbohong’ selama memimpin pemerintahan. Di lain pihak pemerintah SBY merasa tersinggung dengan istilah ‘berbohong’ itu. Baik Din Syamsuddin maupun Franz Magnis Suseno mengaku tidak tahu siapa yang menggunakan istilah ‘berbohong’. Selanjutnya Din Syamsuddin menyatakan yang lebih penting bukan istilah ‘berbohong’, tetapi substansi pernyataan tersebut adalah adanya kesenjangan antara ucapan dan perbuatan presiden SBY selama ini, dan itu harus diperbaiki.
Penulis tidak yakin bahwa para tokoh agama itu maupun presiden SBY berbohong. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kita kemukakan terlebih dahulu definisi kebohongan. Kebohongan adalah segala pernyataan atau perbuatan yang sengaja direkayasa untuk membingungkan, mengecoh dan menyesatkan orang lain.
Apakah presiden SBY sebagai pemimpin bangsa dan negara dengan mandat mayoritas rakyat
Manusia memang mempunyai naluri berbohong atau tidak jujur dan egois. Orang berbohong biasanya disebabkan karena tiga hal, yaitu; 1) Kebiasaan berbohong akan menjadikan seseorang mengingkari janji, sehingga dia mengemukakan alasan untuk tidak memenuhi janjinya dengan kebohongan lagi. 2) Keserakahan akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya termasuk dengan cara berbohong. 3) Kedengkian berbarengan dengan permusuhan dengan orang lain akan mendorongnya untuk menjatuhkan orang lain dengan kebohongan atau fitnah. Satu saja sebab ini ada pada diri seseorang, maka dia pasti gemar berbohong. Pertanyaannya adalah; apakah SBY seorang pemimpin yang suka berbohong karena alasan satu atau semua ketiga hal tersebut? Demikian pula apakah di antara para tokoh agama ada yang berhohong karena alasan salah satu atau ketiganya. Jawabannya terserah pada pembaca.
Sebenarnya kami meragukan mereka yang mengritik SBY itu benar-benar para tokoh agama, melainkan tokoh politik berkedok tokoh agama. Mereka yang berasal dari unsur agama Islam seharusnya mengetahui hadits berikut ini: “Barang siapa yang hendak menasihati penguasa pada suatu masalah, maka janganlah ia tampakkan dengan terang-terangan. Akan tetapi, hendaklah ia pegang tangannya dan menyendiri dengannya. Kalau penguasa tersebut menerima nasihat itu, maka itu bagus. Namun jika tidak, maka ia telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan nasihat.” (HR Ahmad). Berdasarkan hadits tersebut, jika seseorang ingin meminta penjelasan, mengritik, menasihati atau menyampaikan saran perbaikan kepada pemerintah, maka harus dilakukan dengan bijaksana, yaitu membahas secara musyawarah, bukan dengan membuat pernyataan terbuka melalui media massa dengan nada geram, yang berisi hujatan dan menjelekkan pihak yang dituju maupun individu secara personal, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.
Perlu kita bedakan antara pengritik pemerintah dari kalangan DPR dengan para tokoh agama atau pengunjuk rasa lainnya. DPR memang dibentuk untuk melakukan kontrol kepada dan sekaligus mitra bagi pemerintah dalam mengurus bangsa dan negara. Hal itu sesuai konstitusi – yang merupakan kesepakatan bersama dan harus dipatuhi, sehingga pembahasan atau perdebatan di DPR bisa disiarkan langsung apabila diperlukan.
Di sisi lain presiden SBY dalam menanggapi kritikan tersebut telah mengundang para tokoh agama – tidak terbatas pada mereka yang mengritik, untuk berbicara secara tertutup di istana negara. Ini sesuai dengan kalimat ‘pegang tangannya dan menyendiri dengannya’ dalam hadits di atas.
Allah SWT berfirman: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS Ali Imran 3: 159). Ayat ini merupakan petunjuk Allah bahwa Islam harus mengedepankan akhlak yang baik, menempuh jalan musyawarah, dan bertawakal kepada-Nya dalam suatu urusan.
Demikianlah Islam, menekankan pentingnya kebaikan akhlak dalam berbangsa dan bernegara, sehingga mengatasi persoalan bangsa dan negara bukanlah dengan cara menghujat atau mengancam, melainkan dengan cara musyawarah secara santun.
(Hermanto Hs)
Terkesan membela pemerintah dan memojokkan para tokoh agama. Semoga tidak dan Al-Mustaqiim tetap netral.
BalasHapusAl-Mustaqiim wajib meluruskan siapa saja yang salah jalan dan mengembalikan ke ash-shirath al-mustaqiim. Maka kami mengingatkan kepada mereka yang mengaku para tokoh agama Islam untuk kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits seperti dijelaskan dalam tulisan di atas. Insya Allah Al-Mustaqiim tetap netral. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Amiin.
BalasHapusMaaf ustadz. Kita sudah mengadopsi demokrasi, dan unjuk rasa juga tidak dilarang, maka apa salahnya para tokoh agama berunjuk rasa? Sejarah telah membuktikan kezhaliman pemerintahan orde lama dan orde baru hanya bisa ditumbangkan dengan unjuk rasa. Kita tahu sebagian besar amggota DPR/DPRD kerjasanya cuma cari kekayaan. Bagaimana Al Mustaqiim meluruskan pemerintah SBY jika jalannya salah dan berbuat kezhaliman?
BalasHapusUnjuk rasa di penghujung era orde lama dan orde baru terjadi karena DPR tidak berfungsi. Di era reformasi DPR / DPRD sudah berfungsi kembali. Jika banyak anggota DPR malas dan tidak amanah menjalankan kewajiban, maka itu harus direvitalisasi. Seharusnya unjuk rasa lebih tepat ditujukan ke DPR / DPRD. Itulah gunanya Pemilu dan Demokrasi. Lebih rinci silakan baca tulisan 76 berjudul ‘Demoktasi dan Unjuk Rasa’ / 15-05-10. Kalaupun kami harus meluruskan pemerintah yang salah jalan, kami tidak akan memuat di media ini atau memuat pernyataan melalui media yang lebih besar, karena itu bukan etika menurut Islam. Presiden sudah memberitahukan kepada rakyat Indonesia yang ingin menyampaikan kritik, saran, pendapat dan sebagainya, bisa melalui surat ke kotak pos 9949 atau SMS 9949 atau langsung kepada presiden / melalui stafnya. Jika rakyat mematuhi apa yang diatur pemerintah – ini diwajibkan menurut Al-Qur’an dan Al-Hadits, maka unjuk rasa tidak perlu terjadi – meskipun tidak dilarang. Jadi ya berikan saja kesempatan SBY menyelesaikan pemerintahannya hingga selesai masa tugasnya. Silakan DPR mengontrol, membuat hak angket, menginterpelasi dan sebagainya, itu sah saja. Tetapi sayangnya kebanyakan elite politik termasuk yang berkedok tokoh agama lebih suka fusuq dan jidal daripada menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
BalasHapusJawaban ustadz sangat mencerahkan. Mohon ayat dan hadits dimaksud dapat dijelaskan juga. Terima kasih. Salut untuk Al Mustaqiim.
BalasHapusBerikut ini ayat dan hadits dimaksud.
BalasHapusAllah SWT berfirman: ”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnah) nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisaa’ 4: 59).
Rasulullah SAW bersabda: “Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan, dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu, dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun keadaan itu merugikan kepentinganmu.” (HR Muslim dan An-Nasaa'i).
Pesan moral yang terkandung dalam ayat dan hadits di atas, kepada pemimpin terpilih dengan ridha Allah (bukan pemimpin yang terpilih karena kecurangan dalam Pemilu), hendaknya kita taati petunjuk dan bimbingannya. Itu adalah kewajiban ummat untuk mematuhinya dalam masa senang maupun masa sulit. Hanya orang-orang yang dengki, ujub dan riya yang menghina pemimpin. Jika tidak maka kita akan mendapat penghinaan dari Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya.” (HR Tirmidzi).
Sekalian kami tambahkan tentang fusuq dan jidal sbb:
Mereka yang melakukan fusuq adalah orang-orang yang merasa paling shaleh, padahal sebenarnya batin mereka dikuasai oleh kekuatan ghadhab yang berkaitan dengan dorongan untuk mengungguli atau mengalahkan orang lain, yang di dalamnya termasuk kesombongan, kedengkian, dendam, kebencian, berprasangka buruk (suudzon) dan sebagainya. Sedangkan jidal adalah perbuatan yang didorong kekuatan wahmiyah yang datang dari syeitan. Inilah kekuatan ‘intelektual’ yang memberikan pembenaran atas ucapan dan perbuatan buruk.
Semoga lebih mencerahkan.
Pelurusan Al-Mustaqiim sudah tepat, dan ini sejalan dengan pernyataan MUI bahwa ulama bisa menyampaikan kritik langsung ke presiden, agar tak dipolitisir, Ya mestinya begitu, ulama harus santun, karena mereka adalah guru bangsa yang harus memberi teladan kebaikan akhlak.
BalasHapusKetua PBNU Said Aqil Siradj menyatakan tugas ulama adalah mendorong amar ma’ruf nahi munkar, bukan membuat pernyataan kasar seperti yang dilakukan mereka yang mengaku tokoh agama baru-baru. Ditegaskan juga bahwa Salahuddin Wahid tidak mewakili NU.
BalasHapusHentikan saling menghujat. Pemerintah harus menerima kenyataan adanya kesenjangan sosial dengan memperbaiki kinerjanya. Etite politik harus bersikap dan bertindak dewasa dengan memberikan kesempatan pemerintah bekerja sampai masa tugasnya berakhir, kalau mau bantu pemerintah itu lebih baik sambil mempersiapkan diri untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih baik di masa mendatang. Para ulama jangan ikutan main politik, fokuskan pada pembangunan moral dan etika bangsa.
BalasHapusKritrik juga perlu kita tujukan kepada media massa yang dimiliki oleh politisi yang berambisi kekuasaan. Mereka mengklaim jujur dalam pemberitaaan / liputan berdasarkan fakta, padahal mereka manipulasi fakta yang ada untuk membingungkan, mengecoh dan menyesatkan masyarakat. Setiap pemberitaan diarahkan untuk menggalang opini masyarakat dan memojokkan pihak yang dituju. Merekalah yang memperkeruh suasana melalui pemberitaan / pembahasan berulang-ulang, bemanfaatkan para pengamat yang berambisi popularitas dan para politisi yang berambisi kekuasaan.
BalasHapusMenanggapi semua komentar dan tanggapan di atas, saya berpendapat sbb: Jika kita semua mencintai negeri ini, saya sarankan kepada para pegunjuk rasa, baik tokoh-agama, maupun komponen bangsa yang lain di luar DPR meminta waktu kepada presiden SBY untuk menyampaikan kritik / usulan secara langsung. Presiden SBY hendaknya menanggapi apa saja yang menjadi kritikan / usulan para pengunjuk rasa dengan gamblang. Hal yang sama juga perlu dilakukan terhadap DPR, agar DPR lebih cermat menyuarakan kehendak rakyat. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi perdebatan secara terbuka antara pemerintah dan para pengunjuk rasa melalui media massa yang sering bias dan memperkeruh suasana.
BalasHapus