KRISIS POLITIK DI SURIAH

Suriah adalah negara di kawasan Timur Tengah dengan jumlah penduduk 22.517.750 orang (perkiraan tahun 2010). Komposisi penduduknya berdasarkan agama adalah Muslim Sunni 74%, Muslim Syiah 16%, Kristen dan lainnya 10%. Demonstrasi yang terjadi di Suriah sejak Januari 2011, telah berkembang menjadi pemberontakan oleh kelompok oposisi melawan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang menggantikan ayahnya (sebagian pengamat menyebut pamannya) Hafez al-Assad, yang telah berkuasa selama 32 tahun. Bashar al-Assad yang berkuasa selama 12 tahun ini, mengikuti jejak ayahnya yang keras dan diktator, tidak transparan dalam hal keuangan negara dan belum mengembangkan proses demokrasi di negaranya. Para demonstran menuntut pengunduran diri Bashar al-Assad sebagai presiden. Bagaimana perkembangan selanjutnya? 

Dalam membahas krisis politik di Timur Tengah, secara umum ada dua hal yang perlu kita cermati. Pertama adalah legitimasi pemerintahan negara, dan kedua adalah kepentingan beberapa negara lain di kawasan tersebut.

1. Legitimasi Pemerintahan

Legitimasi secara sederhana diartikan sebagai hak moral seseorang pemimpin suatu pemerintahan untuk memimpin dan mengatur negaranya dengan mendapatkan dukungan dan dihormati oleh warga negaranya. Beberapa tahun belakangan ini krisis legitimasi merupakan pokok isu bagi pemerintahan di beberapa negara Arab, karena banyak terjadi demonstrasi atau unjuk rasa, pemberontakan, dan bahkan kudeta militer terhadap pemerintah yang berkuasa.

Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, pemerintah Suriah mengerahkan tentaranya. Menurut para saksi, tentara yang membelot menolak untuk menembaki warga sipil, dieksekusi oleh tentara pemerintah Suriah. Tentara pembelot membentuk unit pertempuran, dan memulai kampanye pemberontakan melawan tentara pemerintah bersama warga sipil. Para pemberontak bersatu di bawah bendera ‘Tentara Pembebasan Suriah’, dan berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, namun komponen sipil dari oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisir. Hal ini berbeda dengan di Mesir ketika melawan rezim Mohammed Hosni Mubarak, kekuatan sipil dipimpin oleh Al-Ikhwanul Muslimin, yang mengusung Mohammed Mursi ke kursi kepresidenan, namun kemudian dikudeta oleh militer Mesir yang sekarang berkuasa.

Pemberontakan di Suriah kemudian berubah seakan-akan menjadi perang sektarian, di mana pihak oposisi didominasi oleh kaum Muslim Sunni, sedangkan pemerintahan Assad didukung oleh kaum Syiah dan kelompok Kristen, meskipun perang itu sebenarnya bukan konflik antar penganut agama, karena mayoritas rakyat yang penganut Muslim Sunni Suriah tidak mempersoalkan dipimpin oleh seorang Muslim Syiah, apabila keuangan negara dikelola dengan baik dan transparan, dan demokrasi dikembangkan secara wajar. 

Banyaknya jumlah korban, terutama korban rakyat sipil tak senjata, dan kerusakan harta benda yang sia-sia, penggunaan senjata atau bom berbahan kimia, juga merupakan persoalan serius dalam perang Suriah. Terlepas dari siapa yang bersalah dalam perang itu, atau terlepas dari siapa yang akan menang atau yang akan kalah nanti, yang harus didahulukan penanganannya adalah membantu  orang-orang sipil yang terjebak dalam perang itu, agar mereka  segera lepas dari medan perang. Hal ini juga menjadi masalah legitimasi pemerintahan di Suriah saat ini. 

Di negara yang memiliki legitimasi pemerintahan kokoh pun sering kali timbul konflik internal, apalagi yang legitimasinya rapuh seperti Suriah,  yang mana presidennya seorang Muslim Syiah, sedangkan mayoritas rakyatnya adalah Muslim Sunni. Seorang pemimpin haruslah menjadi khadimul ummah yaitu pelayan bagi rakyatnya. Pemimpin haruslah berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada rakyat, dan akan senantiasa berusaha untuk melakukan berbagai langkah dan upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nabi Saw bersabda: ▪ “Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi mereka.” (HR Abu Na'im). ▪ “Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat.” (HR Ahmad). 

Legitimasi dalam suatu pemerintahan merupakan hal yang sangat vital dan wajib ada, karena tanpa adanya legitimasi, pemerintahan akan sulit bekerja dengan baik, sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai suatu kapabilitas manajemen konflik, yang merupakan keniscayaan bagi kestabilan jangka panjang sebuah negara dengan pemerintahan yang baik.

Kebangkitan Arab. Di sisi lain, pemberontakan di Suriah, juga dapat dilihat sebagai salah satu rangkaian dari apa yang dinamakan ‘kebangkitan Arab’. Seperti halnya ‘gelombang demokrasi’ yang terjadi beberapa tahun yang lalu yang diawali di Tunisia pada 28 Desember 2010, Mesir, dan Libya, ketiganya menuntut presiden masing-masing untuk turun jabatan. Kemudian di Yaman dan Jordania, yang walaupun belum terjadi peristiwa perubahan rezim yang signifikan, namun gelombang demonstrasi yang terjadi sudah mulai timbul. Hal yang sama Arab Saudi mau tidak mau juga harus meninjau beberapa undang-undang dan peraturannya dengan memberi kelonggaran kepada rakyatnya dalam dunia politik, demi mencegah demonstrasi serupa terjadi di negaranya.

Untuk membangun legitimasi di Timur Tengah ada tiga cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara personal, ideologis dan struktural. Cara personal yang dimaksud di sini seperti ke’tokoh’an yang kuat dan dicintai masyarakat, misalnya Ayatullah Rohullah Khomeini di Iran yang menjadi simbol kebanggaan dan semangat masyarakat Iran. Legitimasi juga dapat dibangun secara ideologis melalui Islam yang mana merupakan agama sekaligus ideologi dalam sistem perpolitikan negara-begara Muslim. Sedangkan secara struktural, adalah legitimasi yang dibangun melalui struktur pemerintahan atau birokrasi dalam mengatur masyarakatnya dapat dijadikan dasar legitimasi untuk memimpin negara tersebut.

2. Kepentingan Berbagai Negara di Kawasan Timur Tengah

Dalam krisis politik di Suriah, negara yang paling berkepentingan adalah Israel yang berusaha menghancurkan eksistensi negara Palestina. Sisi positif Presiden Bashar al-Assad adalah sosok yang konsiten mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan menyediakan tempat untuk faksi Hamas (Sunni) di Suriah dan mendukung penuh kelompok faksi Hizbullah (Syiah) di Lebanon. Hal inilah yang mengakibatkan konflik di Suriah menjadi perhatian berbagai negara yang berkepentingan dengan Timur Tengah. Tentu saja Israel sangat serius memandang ancaman kedua faksi perlawanan Palestina itu - dibanding faksi Al-Fatah, karena secara kekuatan kedua faksi tersebut dapat mengimbangi Israel, bahkan pernah mengalahkan Israel ketika Israel melakukan serangan darat.

Tentu Israel harus memikirkan bagaimana caranya melumpuhkan kedua faksi perlawanan bersenjata itu. Untuk Hamas, Israel melakukan kebijakan blokade Gaza karena Hamas memerintah di Damaskus dan terus melakukan perlawan terhadap Israel sampai saat ini. Untuk melumpuhkan Hizbullah di Lebanon, secara logika yang mudah saja, ‘putuskan jalur pendukungnya’, yaitu Suriah. Oleh sebab itu Suriah harus dikuasai secara politik, yaitu ‘mengganti penguasanya’.

Saat ini di dunia Arab sedang dalam kenderungan mengganti penguasa yang sudah lama berkuasa dengan dalih untuk menegakkan demokrasi. Ini adalah road map-nya kebijakan luar negeri Amerika (Serikat). Kita tahu kebijakan luar negeri Amerika ditentukan oleh badan-badan lobby Israel. Israel, dan Amerika bermaksud menggulingkan penguasa yang memberikan kontribusi besar untuk Palestina, yaitu Muammar Qadafi - pemimpin Libya yang sudah tumbang, dan sedang mengusahakan menggulingkan Bashar al-Assad, presiden Suriah.

Jadi rencana penurunan Bashar ini bukan semata-mata persoalan Bashar demokratis atau tidak, tiran atau tidak, tetapi juga karena kepentingan Amerika dan Israel. Seperti biasa Israel memperalat Amerika melalui kebijakan luar negerinya. Israel dan Amerika menunggangi konflik di Suriah untuk menurunkan Bashar al-Assad. Supaya lebih efektif, isu ini ditambah tekanannya dengan isu sektarian, konflik Sunni-Syiah. Israel, Amerika, Arab Saudi, Qatar, Turki dan Eropa berada dalam satu blok yang bertentangan dengan Rusia, Cina dan Iran dalam konflik Suriah ini.

Dalam kaitan ini Rusia sangat berkepentingan melawan dominasi Amerika di Timur Tengah, karena tinggal Suriah tempat berpijaknya setelah Libya jatuh ke tangan Amerika dan sekutunya (Uni Eropa dan Israel). Selain itu Amerika juga ‘mengacak-acak’ Rusia dengan menempatkan persenjataan anti rudalnya di bekas negara Uni Soviet seperti Georgia.

Cina tidak mau ketinggalan dalam melawan Amerika, setelah berhasil menahan hegemoni Amerika di bidang ekonomi, Cina diancam oleh Amerika melalui pergerakan Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Cina saat ini berhasil menciptakan kapal perang anti radar yang membuat Amerika khawatir.

Di sisi lain, Iran adalah negara yang tidak disenangi oleh Arab Saudi, Qatar dan negara-negara Arab lainnya, karena berhasil melakukan ‘Revolusi Tahun 79’ di bawah pimpinan Imam Ayatullah Khomeini, yang menumbangkan Raja Reza Pahlevi, yang merupakan  sahabat penguasa Saudi Arabia. Raja-raja di sekitar Arab Saudi khawatir revolusi tersebut diekspor ke negara-negara mereka. Untuk mempertahankan kekuasaan mereka, isu yang paling ampuh ditiupkan adalah Iran adalah ‘negara kaum Syiah bukan negara Muslim’ karena Syiah dianggap sesat.

Demikian telah kita bahas dua hal pokok tentang konflik Suriah. Konflik yang berkobar di Suriah akan berubah menjadi tragedi politik berdarah-darah antara kubu rezim Bashar al-Assad dan kubu oposisi. Setidaknya 80.000 warga Suriah tewas, sebanyak 950.000 lebih warga berada di pengungsian di negara-nara sekitarnya, dan 1.000.000 lebih warga kehilangan tempat tinggal.

Perebutan Pengaruh Antara Amerika dan Rusia. Lebih lanjut tentang kepentingan berbagai negara di Timur Tengah dapat diuraikan sebagai berikut. Dari berbagai aspek, krisis politik di Suriah memerlukan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Krisis tersebut telah menjadi ajang tarik-menarik kepentingan dan perebutan pengaruh dua negara adidaya di kawasan Timur Tengah, yaitu Amerika dan Rusia.

Rusia berkepentingan memberikan dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad sebagai mitra strategisnya di Timur Tengah dalam lima dekade terakhir. Faktanya, penyelesaian secara politik di Perserikatan Bangsa-BangSa (PBB) berakhir dengan kebuntuan karena Rusia menggunakan hak veto untuk menolak proposal Amerika dan sekutunya dalam melakukan intervensi politik di Suriah. Sikap Rusia tidak kalah kuatnya dari dukungan Amerika dan sekutunya karena Rusia didukung sepenuhnya oleh Cina, Iran, dan Lebanon.

Karena itu, krisis politik yang berlangsung di Suriah punya dampak jauh lebih besar, yang berbeda dengan apa yang telah berlangsung di Tunisia, Mesir dan Libya. Di sini dimensi geopolitik sangat menonjol, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan negara-negara yang terlibat dalam perebutan hegemoni politik. Di Suriah, Rusia merupakan faktor obyektif dalam mencari solusi krisis politik.

Negara-negara Arab tidak bisa diandalkan untuk menjadi mediator dalam penyelesaian krisis Suriah. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab terbukti tidak punya pengaruh cukup signifikan untuk menekan rezim Bashar al-Assad. Hasil pertemuan Liga Arab dalam memecahkan krisis politik di Suriah hanyalah pepesan kosong.

Karena itu, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan krisis politik Suriah adalah memilih jalur diplomasi antara Amerika dan sekutunya dengan Rusia dan Cina. Langkah yang diambil Perancis agar Rusia mendorong reformasi politik di Suriah, merupakan solusi yang moderat daripada mengambil langkah-langkah militeristis. Perang sipil hanya akan menyisakan luka amat mendalam, terutama bagi kubu oposisi Suriah.

Bagi masa depan Suriah yang lebih penting adalah kepastian bahwa pemimpinnya haruslebih baik dari rezim Bashar al-Assad yang otoriter. Demokratisasi sejatinya tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga menyentuh substansi demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan pluralitas. Tanpa jaminan itu, Suriah di masa mendatang hanya akan menjadi perebutan kekuasaan, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya.

Demikian ulasan tentang konflik politik di Suriah, yang nampaknya akan berlangsung lama, karena Israel memainkan peran utama dalam krisis tersebut. Israel sangat berkepentingan untuk menghancurkan Palestina dengan cara memotong jalur logistik Hizbullah (Syiah) di Lebanon dan membungkam kegiatan Biro Politik Hamas (Sunni) di Suriah. Inilah alasan yang sebenarnya bagi Israel. Di samping itu ada kepentingan Amerika dan sekutunya untuk mengeliminasi pengaruh Rusia di Timur Tengah, sedangkan negara-negara Arab ‘sepakat untuk tidak sepakat’ alias terpecah oleh kepentingannya masing-masing.  

Dengan menyimak realitas konflik politik di Suriah ini, penulis teringat pernyataan Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bachtiar Nasir bahwa konflik yang terjadi di Suriah, Palestina, dan Mesir, adalah perang global yang sudah Allah takdirkan sebagaimana firman-Nya dalam QS At-Tiin 95: 1-3: "Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota (Makkah) ini yang aman." Ustadz Bachtiar Nasir menafsirkan ayat tersebut dengan menegaskan lokasi konflik adalah sebagai berikut: "Demi bumi Tin di Damaskus (Suriah), dan demi bumi Zaitun di Palestina, dan demi bukit Thur di Sinai (Mesir). Dan demi kota Makkah yang aman." Perang itu, bahkan melibatkan seluruh dunia. Benarkah? Silakan pembaca menilainya.

Hermanto Harsolumakso

No. 203